DPRD BAHAS RAPERDA RETRIBUSI

Andika Try Wiratama

Kamis, 14/02/2013 11.30 WIB

KOTA BOGOR- Guna menyelarasan dan penyesuaian serta melakukan sinkronisasi dengan produk hukum nasional, DPRD Kota Bogor akan menyusun Raperda yang membahas mengenai retribusi.

Raperda tersebut akan mencakup peraturan mengenai tiga jenis retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pandangan umum dari sejumlah fraksi terhadap Raperda tersebut menjadi dalah satu agenda dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor Jalan Kapten Muslihat Kamis (14/2/2013). Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Mufti Faoki, dan menghadirkan Walikota Bogor, Diani Budiarto.

Dalam tanggapan terhadap pandangan umum sejumlah fraksi DPRD Kota Bogor, Diani mengungkapkan bahwa penetapan besaran tarif retribusi akan tetap dilakukan  dengan memperhatikan ketentuan pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009. bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

“Di samping itu penetapan besaran tarif retribusi  harus tidak sampai menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor,” lanjutnya.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang diatas pula, Diani menganggap perlu pemilahan dan pengelompokkan atas Peraturan Daerah Kota Bogor yang telah ada tentang retribusi.

Penggabungan ini tidak lain ditujukan agar perda retribusi menjadi lebih efektif sebagai suatu perangkat peraturan yang dibutuhkan untuk menjamin tercapainya pendapatan daerah secara optimal.

“Dari gagasan tersebut, perlu diperhatikan  aspek-aspek pelayanan, pengendalian, pembinaan dan pendidikan di kalangan aparatur yang memiliki kewenangan mengelola retribusi,” tambahnya.

Aspek tersebut perlu diperhatikan dengan harapan pendapatan retribusi bisa terkumpul sesuai target atau bahkan melampaui target, dengan terus menjalankan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran.

Upaya untuk pencapaian target pendapatan retribusi, menurutnya dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan cara mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif dan peningkatan kualitas SDM, meningkatkan pengawasan serta meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Sementara mengenai pembahasan insentif terhadap IMB Menara Telekomunikasi, sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari Nilai jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan.

“Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi hanya dikenakan sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Dalam sidang tersebut juga diputuskan mengenai penetapan komposisi panitia khusus (pansus) DPRD Kota Bogor pembahas Raperda tersebut. Untuk pansus pembahas retribusi jasa umum, Pansus diketuai oleh Yasir A. Liputo.

Sementara untuk pansus pembahas retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu, masing-masing diketuai Mulyadi dan Slamet Wijaya. (atw)